Tak Bisa Selesaikan Masalah Pembangunan, HMI Cabang Tidore Kecam Presiden RI Kunker ke Malut

  • Whatsapp
banner 468x60

TIDORE MPe- Meskipun ada pembatalan rencana agenda Kunjungan Kerja( Kunker) Presiden Republik Indonesia ke Maluku Utara dalam rangka penanaman jagung secara simbolis maupun peresmian Masjid Raya Syaiful Khairat di Sofifi.

Namun tidak menyelesaikan masalah pembangunan di Maluku Utara mestinya dipertanyakan.

Dalam menyikapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tidore menilai, bahwa pembangunan di Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan, seperti ketahanan pangan, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pembangunan Infrastruktur fisik lainya harus membawa dampak dalam menujang pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum HMI Cabang Tidore Ilham Fahri, menyampaikan bahwa, kunjungan Presiden Jokowi terkesan pencitraan karena hanya menaman jagung.

“Kalau hanya menanam jagung, sebaiknya diganti dengan agenda- agenda produktif seperti, seminar kehumasan pemerintah, kuliah umum di Perguruan Tinggi, dan aksi peduli Lingkungan, itu lebih bermanfaat,”tegas Ilham melalui Pres rilisnya, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, kunjungan Presiden bersama Menpan-RB di Maluku Utara, di satu sisi membuka diri dan patut mengavaluasi tatakelola dan kinerja birokrasi Pemerintah Provinisi Maluku Utara , yang saat ini telah memasuki usia ke 22 Tahun.

Dia mengatakan, idealnya Presiden harus dapat memberikan penegasan etik bagi ASN-ASN yang masih malas berkantor, lalu menanam budaya disiplin,inovatif dan kreatif kepada mereka.

“Jika dalam kunjungan tersebut, Presiden harus membawa Menteri Lingkungan Hidup, maupun melibatkan Gubernur dan Wali Kota maupun Bupati untuk menanam 1000 pohon sebagai aksi peduli lingkungan, akibat operasi pertambambangan yang masif di kelolah orang-orang asing,”katanya.

Sebenarnya kunjungan Presiden RI ke Maluku Utara tidak kali pertama, tetapi sudah berulangkali, bahkan sempat meninggalkan janji-janji Politik Pembangunan untuk Maluku Utara terhitung hampir memasuki 6 Tahun, tepatnya di saat agenda Kunjungan Kerja ke Maluku Utara di Tahun 2015 silam.

Sebagimana dalam janji itu, Presiden menyampaikan membantu anggaran pembangunan infrastruktur Maluku Utara sebesar Rp. 3 triliun.

Sedangkan anggaran yang rencana seperti, pembangunan jalan dan proyek besar-besaran, kemudian membangun Kota Sofifi sebagai status Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Padahal kenyataannya sampai sejauh ini, itu semua hanyalah kabar angin yang justru hoax.

“Kami berharap dengan momentum Kunjungan Kerja Presiden kali ini, pak Wali Kota Tidore Kepulauan dan Gubernur Maluku Utara saling bekoordinasi, guna membahas kembali janji Presiden tersebut, sehingga masalah-masalah Pembangunan yang ada di Ibu Kota Provinsi Malut Sofifi bisa diteruskan ke Presiden sebagaimana janjinya,”ungkapnya.

Melihat momentum ini, langkah baiknya mampu berkoordinasi yang efektif dari walikota dan Gubernur untuk ditindaklanjut ke Pemerintah daerah ke Presiden sebagai representasi Pemerintah pusat, supaya budaya janji tinggal janji akan menjadi suatu kebiasaan bagi Presiden untuk ditepati.

Ilham menjelaskan, dalam setiap pernyataan Presiden dalam bentuk apapun menjadi dikonsumi oleh publik, apalagi itu bersifat janji, karena mengingat Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Tidak hanya itu, jika kita hendak berbicara terkait janji dalam agama islam pun ditegaskan bahwa janji merupakan sesuatu yang harus ditepati sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘Alaihi wa sallam bersabda, “ Tanda orang Munafik itu ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat”.

Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ,”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar”.

Dengan harapan besar, apabila Kunker tersebut Presiden harus meninjau lokasi ruas jalan Oba Selatan dengan nomenklatur Payahe-Dehepodo yang berstatus jalan Provinsi Maluku Utara. Sebab kondisi jalan itu, sangat tidak layak bagi setiap pengguna jalan pada umumnya, karena jalan Oba Selatan belum dilakukan pengaspalan selama bertahun-tahun.

“Bukan hanya itu, jalan tersebut membuat aktifitas siswa-siwi hendak ke Sekolah terlambat, bahkan sampan pada bapak dan ibu guru dan pegawai yang berkantor harus melepaskan sepatu. Belum lagi masyarakat di Oba selatan masih jauh dari ketertinggalan infrastruktur seperti, jaringan dan telekomunikasi,”paparnya.

Selain itu, HMI Cabang Tidore juga menyoroti peanugrahan Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 dan 110 TK Tahun 2021. Ada apa sehingga nama Almarhum “Sultan Zainal Abidin Syah” tidak turut dicantumkan dalam surat keputusan tersebut. Ini sangat mengecewakan hati kami sebagai masyarakat Kota Tidore dan di negeri Adat Kesultanan Tidore.

Hal itu, sebagaimana pada pasal 15 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan”. Kami menduga Pemerintah Pusat tidak serius mendukung dan menindaklanjuti pengusulan almarhum ‘Sultan Zainal Abidin Syah’ sebagai Pahlawan Nasional. Padahal dari informasi media yang didapatkan, terkait persyaratan pengusulan Sultan ‘Zainal Abidin Syah’ sebagai Pahlawan Nasional telah maksimal, baik dari segi adminstratif serta kajian akademik.

Mengingat bahwa HMI sebagai Organisasi Mahasiswa yang tertua berdiri pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H atau bertepatan dengan 5 Februari 1947 dengan komitmen yang jelas atas komitmen keumatan dan Kebangsaan, memiliki andil besar dengan turut aktif berkontribusi secara ide dan gagasan lewat para tokoh-tokoh nasional atau alumni HMI terhadap Kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sobagaimana bersandar pada Pedoman Organisasi sesuai dengan AD/ART HMI yaitu Konsitusi HMI sebagaimana hasil-hasil Kongres HMI Ke-XXXI di Surabaya, pada pasal (4) Tujuan HMI yaitu,”Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi yang Bernafaskan Islam dan Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang di Ridhoi oleh Allah Swt”.

Dengan demikian Pengurus HMI Cabang Tidore menyampaikan sikap kepada Pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, antara lain:

1. Mendesak Wali Kota Tidore Kepulauan untuk segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku Utara terkait Kunker Presiden agar lebih menyentuh masalah pembangunan di Maluku Utara pada Umumnya dan Kota Tidore pada Khususnya.
2. Mendesak Wali Kota Tidore Kepulauan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara agar meminta Presiden apabila agenda Kunker Presiden beserta rombongan harus melakukan tinjauan melihat kondisi jalan yang rusak bertahun-tahun di Kecamatan Oba Selatan.
3. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara untuk menuntaskan pembangunan jalan di Oba Selatan dengan fokus pengaspalan secara berkelanjutan di Tahun Anggaran 2022.
4. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara agar menyampaikan ke Presiden terkait Janji Presiden membangun Kota Sofifi sebagai status Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
5. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara agar menyampaikan ke Presiden terkait Hak Keistimewaan Kota Tidore Kepulauan apabila status Kota Sofifi diangkat sebagai status Kota Madya.
6. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara agar meminta Presiden merealisasikan janjinya, terkait Anggaran sebesar 3 Triliun untuk Pembangunan Maluku Utara khususnya kawasan Ibu Kota Provinsi di Sofifi.
7. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan, untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara agar Presiden, Gubernur dan Walikota dapat duduk bersama, dan atau rapat terbatas membahas sejumlah urgensi masalah pembangunan di Maluku Utara, khususnya wilayah administrasi Pemerintah Kota Tidore.
8. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku Utara untuk meminta Presiden RI dapat mengeluarkan pernyataan secara resmi, terkait kepastian status Almarhum Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional bila diusulkan kembali di Tahun 2022.
9. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara agar meminta Presiden dapat bersama Gubernur dan Walikota menyampaikan statemen ke Publik secara resmi melalui jumpa pers, guna merespon beberapa point tuntutan pernyataan sikap HMI Cabang Tidore.
10. Mendesak Walikota Tidore Kepulauan untuk menindaklanjuti pernyataan sikap HMI Cabang Tidore ini untuk diteruskan ke Gubernur Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya dapat sampai ke Presiden.
11. Apabila point 1 sampai dengan 10 tidak diindahkan, maka kami HMI Cabang Tidore akan menginstrusikan seluruh Anggota/ kader HMI Komisariat se-Cabang Tidore dan serta mengkonsolidasi seluruh OKP dan OKK di Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan demonstrasi secara besar-besaran menolak Kedatangan Presiden RI Ke Maluku Utara sebagai mosi tidak percaya kepada Pemerintah pusat dan Daerah. (len)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *